Jumat, 26 November 2021 – 08:27 WIB

VIVA – Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait gugatan Undang-Undang Cipta Kerja yang diajukan serikat pekerja. MK menilai UU Ciptaker tersebut inkonstitusional dan membutuhkan revisi.

Terkait itu, Fraksi PKS di DPR menanggapi putusan MK. Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini setuju dengan putusan MK bahwa UU tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 1945.

“Fraksi PKS menyambut baik putusan MK tersebut karena memenuhi rasa keadilan dan kegelisahan rakyat luas terhadap pemberlakuan UU Cipta Kerja. Dengan alasan yang sama, PKS secara bulat menolak UU tersebut saat pengesahan di DPR,” kata Jazuli, dalam keterangannya, Jumat, 26 November 2021.

Jazuli mengatakan, putusan MK mesti dimaknai secara bijak oleh pemerintah sebagai inisiator. Sebab, menurut dia, MK dalam putusannya menyatakan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat atau inkonstitusional sepanjang tidak diperbaiki oleh pembentuk undang-undang.

Demo Buruh di Kawasan Patung Kuda Jakarta

Demo Buruh di Kawasan Patung Kuda Jakarta

Dia menekankan secara keseluruhan UU tersebut memang bermasalah dan merugikan kepentingan rakyat luas seperti buruh, petani, hingga nelayan.

“MK memutuskan UU Cipta Kerja harus diperbaiki dalam jangka waktu 2 tahun, jika tidak menjadi inkonstitusional permanen,” tuturnya.



Sumber Link

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *