Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO –  Pengumpulan dana politik memang dibatasi. Namun aturan yang ada ternyata tidak membatasi pengumpulan dana politik lewat online. Misalnya buat kegiatan online dan ada sumbangan, tidaklah dibatasi.

“Selama ini apabila ada pengumpulan orang untuk pengumpulan dana politik, peraturan yang ada, satu grup atau satu orang tidak boleh membeli tiket pesta yang melebihi 1,5 juta yen. Namun tidak ada aturan bila pesta politik dilakukan online di Jepang saat ini,” papar sumber Tribunnews.com Jumat (26/11/2021).

Menurut Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi, pendapatan yang diterima dari mereka yang berpartisipasi secara online, baik kombinasi tempat dan online atau format yang sepenuhnya online, akan menjadi seperti dan seolah  “pendapatan dari penerbitan majalah dan bisnis lain” selain partai dana politik pada prinsipnya.

Undang-Undang Pengendalian Dana Politik di satu partai dana politik wajib mencantumkan nama dan jumlah kelompok atau individu yang membeli tiket pesta melebihi 200.000 yen dalam laporan pendapatan dan pengeluaran.

Menurut Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi, peserta online tidak berlaku aturan tersebut.

Mengenai perkembangan aturan, Bagian Pendanaan Politik Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi menyatakan bahwa “dana politik dan laporan pendapatan dan pengeluaran terkait dengan pembatasan kebebasan kegiatan politik, sehingga sebaiknya setiap partai dan kelompok parlemen membahas hal tersebut.”

Profesor Masaki Taniguchi dari Universitas Tokyo, yang akrab dengan masalah pendanaan politik, melihat sebagai satu lubang yang membahayakan karena tak ada aturannya sumbangan lewat online. Diskusi politik Jepang dilakukan para pecinta Jepang. Silakan gabung lewat email: info@tribun.in

“Saya tidak terpikir untuk mengadakannya secara online pada tahun 1994 ketika aturan untuk partai pendanaan politik ditetapkan. Pendanaan politik, baik tatap muka atau online,” papar Taniguchi.

Menurutnya, sistem saat ini yang tidak memiliki standar publik seperti nama orang yang membayar iuran saja secara online, tidak tepat, lebih baik diposisikan sebagai “partai dana politik” untuk memastikan transparansi. Ini berguna dalam arti tertentu, tambahnya lagi.





Sumber Link

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *